Pembelaan Untuk Muslim Rohingya

GLOBAL TANGSEL, -- Pembantaian yang terjadi di Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingnya terus mendapat kecaman dari  berbagai lembaga dan elemen masyarakat hingga  partai politik di Indonesia. Pembantaian itu terus berlangsung hingga saat ini. Diduga aksi yang dilakukan militer Myanmar ini bermotif ideologi dan kesukuan. Muslim Rohingnya ditengarai dibantai karena tetap bertahan pada keyakinanya yang beragama Islam, selain itu penguasa Myanmar bahkan menganggap etnis Rohingnya bukan asli Myanmar. Kelompok hak asasi Amnesty International mengklaim minoritas muslim Rohingya dipukuli, diperkosa, dan dibunuh.

Pembantaian berdarah menyebar dengan cepat di banyak negara bagian Rakhine di pesisir Myanmar. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat pada 10 Juni dan mengirim pasukan untuk memadamkan kerusuhan. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 78 orang tewas dan ribuan rumah milik kaum Budha dan Muslim dibakar atau hancur.

Puluhan ribu muslim Rohingnya mengungsi di berbagai Negara diantaranya Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia berbagai lembaga dan elemen mengecam keras aksi tersebut, mulai dari mahasiswa hingga partai politik. Anggota DPR RI Herlini Amran asal PKS dalam kunjungannya ke Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Tanjung Pinang mendesak Presiden SBY untuk segera membebaskan dan memberikan suaka politik terhadap pengungsi Etnis Muslim Rohingya di Indonesia yang nasibnya terlunta-lunta selama 10 bulan.

“Pemerintah harus reaktif dan peduli terhadap pengungsi Rohingya yang nasibnya terlunta-lunta di Indonesia. Mereka lari dari negaranya untuk mencari kebebasan ke negara lain seperti Indonesia, tetapi yang didapat justru ketidak jelasan nasibnya di tempat penampungan imigrasi Indonesia,” katanya (27/7).

Lebih lanjut Herlini mengatakan, penderitaan muslim Rohingya asal Myanmar ini harus segara mendapat perhatian serius dari Presiden SBY untuk mendorong Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan seluruh pemimpin dunia untuk mendesak Myanmar menghentikan Kebiadaban ini dan segera membawa kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kejahatan kepada kemanusiaan ke Mahkamah Internasional. “Di Tanjung Pinang ini terdapat 82 orang pengungsi asal Rohingya, 13 diantaranya anak-anak, dan yang paling kecil  bahkan ada yang masih berumur 9 tahun. Yang lainnya tersebar di 13 tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

FPKB  juga secara tegas mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertindak proaktif melakukan langkah-langkah penyelesaian agar tidak terjadi eskalasi pembantaian berikutnya. selain itu, FPKB juga mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI), agar lebih berkonsentrasi mengambil langkah-langkah penanganan paska pembantaian kepada minoritas muslim Myanmar. Di ataranya, melalui pendampingan korban dengan pendekatan sosio-psikologis dan budaya agar memiliki ketahanan yang lebih dalam menyikapi peristiwa ini.(Rni)